Pengambilalihan tentara tahun 2021 memicu protes publik yang meluas yang penindasan kekerasan oleh pasukan keamanan memicu perlawanan bersenjata yang sekarang menjangkau sebagian besar negara, yang menyebabkan perang saudara. Aparat keamanan dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar untuk menghancurkan semua oposisi.
“Untuk mendukung represi brutalnya di seluruh Burma, rezim militer mengandalkan sumber-sumber asing, termasuk entitas Rusia yang terkena sanksi, untuk membeli dan mengimpor senjata, barang sekali pakai, peralatan, dan bahan mentah untuk memproduksi senjata,” demikian pengumuman Departemen Keuangan pada Rabu. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen, OFAC. “Rezim militer dan badan-badan milik negara lainnya mengandalkan lembaga keuangan milik negara yang bertindak sebagai pertukaran mata uang asing utama di Burma untuk memfasilitasi transaksi ini.”
Pemerintah AS menyebut Myanmar dengan nama lamanya, Burma.
Sekelompok peneliti dan aktivis bawah tanah dari Myanmar mengatakan pihaknya menyambut baik sanksi Washington yang “menargetkan bank-bank yang dikendalikan junta yang membantu mempertahankan kampanye teror junta.”
“Namun, agar sanksi menjadi efektif, jauh lebih banyak yang harus dilakukan untuk secara sistematis menargetkan keuangan junta dan jaringan pengadaan senjata oleh AS dan sekutunya, kata pernyataan dari kelompok tersebut, Keadilan untuk Myanmar.